Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah tertua di pesisir utara (Pantura) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996, Hari Jadi Kabupaten Pemalang ditetapkan pada 24 Januari 1575. Tanggal tersebut dipilih berdasarkan kajian sejarah yang menunjukkan bahwa pada masa itu Pemalang telah berkembang sebagai wilayah pemerintahan tradisional yang dipimpin seorang penguasa lokal sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram.
Catatan sejarah menyebutkan bahwa wilayah Pemalang telah dihuni sejak masa prasejarah. Berbagai temuan arkeologi seperti punden berundak, lingga, arca Ganesa, hingga makam tokoh-tokoh penyebar Islam menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi pusat aktivitas masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-16, Pemalang dikenal sebagai salah satu wilayah penting di jalur perdagangan Pantai Utara Jawa dan kemudian berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram Islam.
Memasuki abad ke-17 hingga abad ke-19, sistem pemerintahan di Pemalang berkembang mengikuti struktur pemerintahan kerajaan dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nama-nama seperti R. Mangoneng (Mangunoneng), Ingabehi Subajaya, hingga Mas Tumenggung Suralaya tercatat sebagai tokoh penting dalam perkembangan pemerintahan daerah. Pada masa kolonial, Kabupaten Pemalang menjadi bagian dari Karesidenan Pekalongan dan berperan sebagai daerah pertanian yang menghasilkan padi, kopi, tembakau, serta komoditas perkebunan lainnya.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan daerah mengalami perubahan. Kabupaten Pemalang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan terus berkembang mengikuti dinamika pembangunan nasional. Pergantian kepemimpinan berlangsung sebagai bagian dari proses demokrasi dan pembangunan daerah.
Berdasarkan berbagai catatan sejarah, beberapa bupati yang pernah memimpin Kabupaten Pemalang sejak era kolonial hingga sekarang antara lain:
- R.A. Soemonegoro (s.d. 1862)
- R.T. Reksonegoro (1862–1879)
- R.T. Soero Adikoesoemo (1879–1897)
- R.T.A. Soeraningrat (1897–1907)
- R.M.A. Pandji Ariodinoto (1908–1920)
- R.A.A. Soedoro Soero Adikoesoemo (1921–1940)
- R.T.A. Rahardjo Soero Adikoesoemo (1941–1945)
- R. Soepangat (1945)
- K.H. Makmur (1945)
- Soewarno (1947–1948)
- Mochtar (1949–1954)
- R.M. Soemardi (1954–1956)
- K. Machali (1957–1958)
- R.M. Soemartojo (1959–1966)
- Drs. Rivai Yusuf (1967–1972)
- Drs. Soedarmo (1973–1975)
- Yoesoef Achmadi (1975–1981)
- Slamet Haryanto, B.A. (1981–1991)
- Drs. Soewartono (1991–1996)
- Drs. H. Munir (1996–2000)
- H.M. Machroes, S.H. (2000–2010)
- H. Junaedi, S.H., M.H. (2011–2021)
- Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. (2021–2022)
- Mansur Hidayat, S.T. (2023–2024)
- Anom Widiyantoro, S.E., M.M. (2025–sekarang).
Era Reformasi menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat memiliki kesempatan menentukan pemimpinnya melalui proses demokrasi. Di sisi lain, kewenangan pemerintah daerah juga semakin besar, termasuk dalam mengelola APBD yang kini mencapai sekitar Rp2,8 triliun serta mengoordinasikan puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melayani lebih dari 1,5 juta penduduk.
Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa setiap kepala daerah menghadapi tantangan yang berbeda. Pada masa awal kemerdekaan, fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan pemerintahan dan infrastruktur. Memasuki era pembangunan nasional, perhatian bergeser pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah. Sementara pada era digital saat ini, pemerintah daerah dituntut meningkatkan transparansi, memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi, dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara akuntabel.
Kabupaten Pemalang sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Komoditas unggulan seperti Nanas Madu Belik, hasil pertanian dataran tinggi, kawasan pesisir, hingga destinasi wisata Pantai Widuri dan Curug Bengkawah menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut memerlukan kesinambungan kebijakan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
Melihat perjalanan sejarahnya selama lebih dari 450 tahun, Kabupaten Pemalang telah melewati berbagai fase, mulai dari masa kerajaan, kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi, hingga era pilkada langsung. Pergantian pemimpin merupakan bagian dari dinamika demokrasi, sedangkan kemajuan daerah ditentukan oleh kesinambungan pembangunan, kekuatan birokrasi, partisipasi masyarakat, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.