Komarudin Watubun Buka Dua Opsi untuk Gibran Usai Putusan MK: Mundur atau Pemakzulan?

JAKARTA, NGIKLANPEDIA.COM – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menyampaikan pandangan tegas mengenai langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan setelah putusan tersebut. Ia menyebut dua opsi, … Baca Selengkapnya

Yenny Wahid Pertanyakan Nasib Gibran Usai Putusan MK: Mengapa Masih Menjabat Wapres?

NGIKLANPEDIA.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan baru tentang kepastian hukum dan mekanisme konstitusional di Indonesia. Salah satu sorotan datang dari Yenny Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mempertanyakan mengapa Gibran tetap menjabat setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai … Baca Selengkapnya

Budianto Tarigan Minta Gibran Mundur dari Wapres Usai Putusan MK, Singgung Martabat Keluarga Jokowi

NGIKLANPEDIA.COM – Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budianto Tarigan, menyarankan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Budianto dalam podcast Madilog yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Sarannya muncul … Baca Selengkapnya

PKS Minta DPR Cermati Putusan MK soal Gibran: Apa Dasar Konstitusional dan Batas Kewenangannya?

NGIKLANPEDIA.COM – Pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta DPR RI mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru perdebatan mengenai tanggung jawab konstitusional lembaga negara. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, pada Kamis, 8 Oktober 2026. PKS menyatakan menghormati putusan MK sekaligus … Baca Selengkapnya

Rocky Gerung Dorong DPR Hadapi Bola Panas Gibran: Mundur dengan Mawas Diri atau Menunggu Tekanan Politik?

JAKARTA – Polemik mengenai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026. Di tengah perkembangan tersebut, akademisi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, melontarkan pandangan yang mengundang perhatian: persoalan ini perlu dihadapi melalui … Baca Selengkapnya

Dugaan Politik Uang di Muktamar NU ke-35: Ketika Legitimasi Organisasi Diuji oleh Tuntutan Transparansi

NGIKLANPEDIA.COM — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026 telah berakhir. Namun, polemik mengenai dugaan politik uang dalam proses pemilihan kepemimpinan organisasi masih menyisakan pertanyaan serius. Pada 7 Oktober 2026, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, melaporkan dugaan politik … Baca Selengkapnya

Di Balik Kepemimpinan Kiai Miftach, Kiai Imjaz Ungkap Prinsip Tegas Menjaga NU

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 KH Imam Jazuli menilai kepemimpinan KH Miftachul Akhyar di Nahdlatul Ulama (NU) memiliki satu benang merah, yakni menempatkan disiplin organisasi, konstitusi jam’iyah, dan kemaslahatan NU di atas kepentingan personal maupun kelompok. Kiai Imjaz, sapaan KH Imam Jazuli, mengatakan karakter tersebut terlihat sejak KH Miftachul Akhyar … Baca Selengkapnya

Lorong Kasus Ijazah Gibran: Akankah Gibran Tersandung atau Denny Indrayana Menemui Jalan Buntu?

JAKARTA — Ada satu pertanyaan yang hari ini menarik perhatian publik: akankah persoalan ijazah dan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berujung pada konsekuensi hukum bagi Wakil Presiden tersebut, atau justru Denny Indrayana bersama para pemohon harus berhenti di sebuah lorong hukum yang buntu? Pertanyaan itu kini bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik. Mahkamah Konstitusi … Baca Selengkapnya

Kiai Imjaz Bergabung di Syuriyah PBNU, Bawa Misi Penguatan Otoritas Ulama dan Transformasi Pesantren

KH Imam Jazuli Lc MA masuk ke jajaran Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA) Cirebon itu kini menjadi bagian dari struktur inti Syuriyah PBNU bersama sejumlah ulama dan akademisi di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Susunan kepengurusan PBNU periode 2026-2031 diumumkan di … Baca Selengkapnya

Sebut Sidang MK Ilegal, Ahli dari Kubu Gibran Tak Diizinkan Bicara: Apa yang Terjadi?

Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak memanas pada Kamis malam, 1 Oktober 2026. Seorang ahli hukum tata negara yang dihadirkan pihak terkait, Muhammad Rullyandi, tidak diperkenankan menyampaikan keterangan secara lisan di hadapan majelis hakim. Persoalannya bukan langsung menyangkut substansi keahliannya. Sebelum memberikan keterangan, Rullyandi justru diminta menjelaskan … Baca Selengkapnya

Gus Yahya: Dari Pucuk PBNU ke Lingkar Pertimbangan Presiden

Nama KH Yahya Cholil Staquf kembali berada di tengah perhatian publik. Setelah beberapa tahun memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Yahya kini memasuki ruang kekuasaan dalam posisi yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto melantik Yahya Cholil Staquf sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Gus Yahya … Baca Selengkapnya

Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Kenapa Mau Masuk Istana Setelah Lama Kritis terhadap Pemerintah?

Ada sebuah kontras menarik dalam politik Indonesia hari ini. Rocky Gerung, sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap kebijakan pemerintah, kini justru resmi berada di dalam lingkungan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jumat, 2 Oktober 2026. Rocky dilantik bersama … Baca Selengkapnya