JAKARTA – Polemik mengenai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026. Di tengah perkembangan tersebut, akademisi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, melontarkan pandangan yang mengundang perhatian: persoalan ini perlu dihadapi melalui jalur politik di DPR, sementara pengunduran diri Gibran secara sukarela dinilainya sebagai langkah yang elegan.
Pernyataan itu menghadirkan dua pertanyaan penting dalam dinamika politik nasional. Apakah polemik tersebut akan berkembang menjadi tekanan politik melalui lembaga perwakilan rakyat? Ataukah Gibran akan mempertimbangkan langkah pribadi demi meredakan kontroversi yang terus membayangi posisinya?
Bola Panas yang Dilempar ke DPR
Dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal, Rocky menilai putusan MK telah menempatkan DPR dalam posisi yang perlu diperhatikan. Ia menggunakan ungkapan bahwa MK telah melempar “bola panas” ke DPR, menyusul putusan yang tidak menerima permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Perlu dipahami bahwa putusan tidak dapat diterimanya suatu permohonan tidak dengan sendirinya berarti MK menyatakan tuduhan pemohon terbukti. Dalam perkara ini, MK menerima eksepsi terkait kedudukan hukum pemohon. Karena itu, substansi polemik harus dibedakan dari kesimpulan hukum yang benar-benar tertuang dalam amar putusan.
Bagi Rocky, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai perdebatan dokumen pendidikan semata. Ia menghubungkannya dengan kepercayaan publik, stabilitas politik, serta dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rocky mengingatkan risiko meningkatnya kemarahan masyarakat apabila keresahan tidak memperoleh respons yang memadai. Ia juga menilai persoalan itu perlu diselesaikan melalui proses politik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, mendorong DPR merespons aspirasi masyarakat berbeda dengan menyatakan bahwa DPR dapat langsung memberhentikan wakil presiden. Proses ketatanegaraan tetap harus berjalan berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Buku Pintar 30 Hari Berjualan Produk Digital
Bingung memulai jualan produk digital? Dapatkan panduan utama beserta bonus Mesin Konten 30 Hari untuk membantumu merencanakan konten promosi secara lebih terstruktur.
- 2 buku digital dalam 1 paket
- Panduan dan materi praktik
- File PDF yang bisa dibaca di HP
Mundur dengan Mawas Diri: Gagasan Politik Rocky Gerung
Bagian paling menarik dari pernyataan Rocky adalah gagasan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela.
Menurut Rocky, pengunduran diri dapat menjadi langkah elegan untuk meredakan ketegangan sekaligus mencegah persoalan tersebut semakin membebani Presiden Prabowo. Ia mengaitkan pilihan itu dengan sikap seorang negarawan yang mempertimbangkan kepentingan lebih luas daripada sekadar mempertahankan jabatan.
Advertorial Pilihan
Informasi dan cerita menarik dari berbagai pihak.
Pesantren Bina Insan Mulia Buka Seleksi 2.500 Calon Santri Baru Tahun Ajaran 2027–2028, Ini Jadwal dan Lokasinya
11 Okt 2026
Cara Mendapatkan Penjualan di Lynk.id: Bukan Sekadar Mengumpulkan Klik
06 Okt 2026
Workshop Nasional Ibu Nyai dan Ning Nusantara Batch 2 di Banten, Gratis untuk 500 Peserta
24 Sep 2026Gagasan tersebut dapat dibaca sebagai pandangan etis dan politik, bukan keputusan hukum. Dalam demokrasi, seorang pejabat memang dapat mempertimbangkan tanggung jawab moral dan kepercayaan publik ketika menghadapi kontroversi. Namun, keputusan untuk mengundurkan diri tetap merupakan pilihan yang harus dibedakan dari pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Istilah “mawas diri” dalam konteks ini menjadi relevan sebagai ajakan untuk mengevaluasi dampak suatu persoalan terhadap kepercayaan masyarakat. Pertanyaannya bukan semata-mata apakah seseorang masih dapat mempertahankan kedudukannya, melainkan bagaimana seorang pemimpin merespons keraguan publik secara terbuka dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, pengunduran diri tidak boleh diperlakukan sebagai pengakuan otomatis atas tuduhan tertentu. Penilaian mengenai persyaratan jabatan dan konsekuensi hukum harus didasarkan pada fakta serta prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, gagasan Rocky membuka ruang perdebatan mengenai hubungan antara legitimasi hukum, legitimasi politik, dan tanggung jawab moral pejabat publik.
Apa yang Bisa Dilakukan DPR?
Secara konstitusional, DPR memiliki peran dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian dapat diusulkan apabila terdapat dasar yang ditentukan konstitusi, termasuk apabila pejabat terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Mekanisme tersebut bukan proses pemberhentian yang dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik. DPR harus terlebih dahulu menempuh prosedur yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses selanjutnya diteruskan sesuai ketentuan kepada MPR.
Karena itu, jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan Gibran, langkahnya harus berlandaskan kewenangan, bukti, dan prosedur yang sah. Pernyataan politik atau desakan masyarakat dapat menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tetapi tidak menggantikan proses pembuktian dan keputusan lembaga yang berwenang.
DPR juga perlu menjelaskan kepada masyarakat batas kewenangannya agar tidak muncul anggapan bahwa setiap kontroversi politik otomatis berujung pada pemberhentian pejabat negara.
Ujian bagi Prabowo dan Gibran
Polemik ini turut menempatkan pemerintahan Prabowo dalam situasi komunikasi politik yang menantang. Sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, keduanya terikat dalam pemerintahan yang sama, tetapi masing-masing tetap memiliki tanggung jawab konstitusional.
Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat mencegah persoalan tersebut semakin melekat pada Presiden Prabowo. Pandangan itu memperlihatkan kekhawatiran bahwa kontroversi mengenai wakil presiden berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan secara keseluruhan. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap pemerintahan tetap perlu dinilai berdasarkan perkembangan politik dan respons masyarakat, bukan diasumsikan sebagai sesuatu yang pasti.
Di tengah situasi ini, transparansi dan komunikasi yang jelas menjadi penting. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang membedakan fakta hukum, argumentasi pemohon, pertimbangan pengadilan, serta opini para tokoh politik.
Tanpa pembedaan tersebut, polemik mudah berkembang menjadi pertarungan narasi yang justru memperbesar ketidakpercayaan.
Menunggu Keputusan Politik atau Mengutamakan Tanggung Jawab?
Pernyataan Rocky Gerung memperlihatkan dua jalur yang berbeda: proses politik melalui lembaga negara dan pilihan pribadi seorang pejabat untuk mengevaluasi keberlanjutan jabatannya.
Keduanya tidak dapat disamakan. Jalur konstitusional membutuhkan dasar hukum dan prosedur yang jelas, sedangkan pengunduran diri merupakan keputusan pribadi yang memiliki konsekuensi politik tersendiri.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang bertahan atau mundur. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana demokrasi Indonesia memastikan bahwa kontroversi mengenai pejabat publik ditangani melalui proses yang transparan, argumentasi yang terukur, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Bagi Gibran, polemik ini menghadirkan ujian dalam membangun kepercayaan publik. Bagi DPR, persoalan tersebut menuntut kehati-hatian dalam menjalankan fungsi konstitusional. Sementara bagi pemerintah, kemampuan menjelaskan persoalan secara terbuka menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Apakah Gibran akan mempertimbangkan pengunduran diri sebagaimana gagasan Rocky, atau polemik ini akan terus bergulir melalui proses politik dan hukum? Hingga kini, gagasan tersebut tetap merupakan pandangan Rocky, bukan pengumuman pengunduran diri Gibran maupun keputusan resmi lembaga negara.
Yang jelas, dalam demokrasi, jabatan bukan hanya persoalan kewenangan. Ia juga berkaitan dengan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik melalui cara-cara yang konstitusional.
