Ketika membahas sejarah Papua, banyak orang mengira wilayah ini baru memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelah masa kolonial. Padahal, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesisir Papua telah menjalin hubungan yang erat dengan Kesultanan Tidore, salah satu kerajaan maritim terbesar di Maluku. Lalu, benarkah Papua pernah berada di bawah Kesultanan Tidore?
Jawabannya adalah ya, tetapi dengan penjelasan yang lebih lengkap.
Perlu dipahami bahwa konsep “menguasai wilayah” pada masa itu berbeda dengan batas negara modern seperti sekarang. Kesultanan Tidore tidak menguasai seluruh daratan Papua dengan pemerintahan yang tersebar di setiap daerah. Pengaruhnya lebih banyak terlihat melalui hubungan politik, perdagangan, pengangkatan pemimpin lokal, serta sistem upeti yang berlaku di wilayah-wilayah pesisir.
Baca juga “
- Mengapa Pulau Kalimantan Terbagi Menjadi Tiga Negara?
- Mengapa Selat Malaka Begitu Penting? Sejarah Nama Malaka dan Jalur Perdagangan yang Mendunia
- Kisah Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam dan Masa Kejayaannya Menguasai Wilayah Semenanjung Malaya
Sejak sekitar abad ke-16, para pedagang Tidore rutin berlayar ke berbagai kawasan di pesisir barat Papua. Mereka membawa kain, besi, keramik, dan berbagai barang dagangan lainnya. Sebagai gantinya, masyarakat Papua memperdagangkan hasil alam seperti kulit kayu, damar, burung cenderawasih, teripang, hingga budak yang pada masa itu masih menjadi bagian dari perdagangan internasional.
Hubungan dagang yang berlangsung selama ratusan tahun tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan politik. Beberapa kepala suku di wilayah Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, hingga pesisir Sorong mengakui Sultan Tidore sebagai pemimpin simbolik. Sebagai bentuk pengakuan, mereka memberikan upeti dalam waktu-waktu tertentu. Sebaliknya, Sultan Tidore memberikan perlindungan, menjalin hubungan diplomatik, bahkan mengangkat pejabat yang bertugas mengawasi wilayah-wilayah tersebut.
Meski demikian, para sejarawan menegaskan bahwa hubungan ini bukan berarti seluruh Pulau Papua menjadi bagian yang dikelola langsung oleh Kesultanan Tidore. Pengaruh Tidore paling kuat berada di kawasan pesisir yang menjadi jalur perdagangan laut. Sementara itu, wilayah pedalaman Papua tetap dikuasai oleh masyarakat adat dengan sistem pemerintahan tradisional mereka sendiri.
Menariknya, hubungan historis antara Tidore dan Papua juga tercatat dalam berbagai arsip kolonial Belanda. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Papua pada abad ke-19, mereka mengakui bahwa Kesultanan Tidore memiliki hak-hak tradisional atas sejumlah wilayah pesisir. Bahkan dalam beberapa perjanjian politik, Belanda menggunakan hubungan tersebut sebagai dasar administrasi kolonial di kawasan Papua Barat.
Fakta inilah yang membuat nama Kesultanan Tidore sering muncul dalam pembahasan sejarah Papua hingga saat ini. Namun, penting untuk memahami bahwa para sejarawan memiliki beragam pandangan mengenai sejauh mana pengaruh politik Tidore benar-benar dijalankan di lapangan. Ada yang menilai kekuasaannya cukup kuat, sementara yang lain berpendapat bahwa hubungan tersebut lebih bersifat simbolik dan didasarkan pada jaringan perdagangan.
Apa pun perbedaannya, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa hubungan antara Kesultanan Tidore dan masyarakat Papua telah terjalin selama berabad-abad. Hubungan tersebut bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana jalur rempah dan perdagangan laut mampu menghubungkan berbagai wilayah Nusantara jauh sebelum lahirnya negara Indonesia modern.
Melihat sejarah ini membuat kita memahami bahwa Nusantara sejak dahulu telah memiliki jaringan hubungan yang sangat luas. Kesultanan Tidore bukan sekadar kerajaan penghasil rempah, tetapi juga salah satu kekuatan maritim yang berhasil membangun pengaruh hingga ke pesisir Papua melalui diplomasi, perdagangan, dan kerja sama dengan masyarakat lokal. Inilah yang menjadikan sejarah Tidore tetap menarik untuk dipelajari hingga sekarang.