Bagi banyak orang Indonesia, Pulau Kalimantan identik dengan lima provinsi yang membentang dari barat hingga timur. Namun, tahukah Anda bahwa pulau terbesar ketiga di dunia ini ternyata tidak hanya dimiliki Indonesia? Di bagian utara terdapat dua negara lain, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam. Lalu muncul pertanyaan yang sering mengusik rasa penasaran: mengapa satu pulau bisa terbagi menjadi tiga negara?

Jawabannya tidak terletak pada kondisi alam ataupun perbedaan suku bangsa, melainkan pada perjalanan sejarah yang berlangsung selama ratusan tahun.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Kalimantan dihuni oleh berbagai kerajaan lokal seperti Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai, Kesultanan Sambas, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Bulungan, serta Kesultanan Brunei yang pernah menjadi kekuatan besar di pesisir utara Kalimantan. Hubungan antarkerajaan berlangsung melalui perdagangan, pelayaran, hingga perkawinan politik. Tidak ada batas negara seperti yang kita kenal sekarang.

Baca Juga :

• Mengapa Brunei Tidak Jadi Bergabung dengan Malaysia? Ini Latar Belakang Sejarahnya
• Sabah dan Sarawak: Bagaimana Proses Bergabung dengan Malaysia?
• Pidato Anwar Ibrahim di Parlemen Malaysia tentang Israel, Tegaskan Dukungan terhadap Palestina

Perubahan besar mulai terjadi pada abad ke-17 ketika bangsa Eropa datang membawa kepentingan dagang. Belanda melalui VOC kemudian memperluas pengaruhnya di sebagian besar wilayah selatan dan tengah Kalimantan. Sementara itu, Inggris mulai membangun hubungan politik dan ekonomi dengan wilayah utara, terutama Sarawak, Sabah, dan Brunei.

Di Sarawak, seorang petualang Inggris bernama James Brooke memperoleh kekuasaan dari Sultan Brunei pada tahun 1841 setelah membantu meredam pemberontakan. Ia kemudian dikenal sebagai “Rajah Putih” dan mendirikan pemerintahan yang diwariskan kepada keluarganya selama beberapa generasi. Di sisi lain, wilayah Sabah dikelola oleh British North Borneo Company, sebuah perusahaan dagang yang memperoleh hak administrasi dari Kesultanan Sulu dan Brunei. Meskipun dikelola perusahaan, wilayah tersebut tetap berada dalam pengaruh Inggris.

Baca Juga :

• Sejarah Kota Kuching: Mengapa Dijuluki Kota Kucing?
• Penyebaran Islam di Sarawak: Dari Brunei hingga Kuching

Sementara itu, Brunei mengalami penyusutan wilayah yang sangat besar. Kesultanan yang dahulu menguasai sebagian besar pesisir Kalimantan perlahan kehilangan daerah kekuasaannya akibat berbagai perjanjian dengan Inggris. Namun, berbeda dengan Sabah dan Sarawak, Brunei tetap mempertahankan statusnya sebagai kesultanan dan kemudian menjadi protektorat Inggris tanpa dilebur ke dalam koloni lain.

Ketika Perang Dunia II berakhir, proses dekolonisasi mulai berlangsung. Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaan sebagai Indonesia pada tahun 1945, sehingga seluruh wilayah Kalimantan yang sebelumnya berada di bawah Belanda menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Sementara itu, Inggris mempersiapkan Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Keputusan ini tidak diterima begitu saja oleh Indonesia. Presiden Soekarno menilai pembentukan Malaysia merupakan bentuk “neo-kolonialisme” Inggris di Asia Tenggara. Penolakan tersebut memicu Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966. Meski sempat terjadi bentrokan bersenjata di perbatasan Kalimantan, konflik akhirnya berakhir setelah perubahan pemerintahan di Indonesia dan kedua negara sepakat menormalisasi hubungan.

Brunei sebenarnya juga sempat diajak bergabung dengan Malaysia. Namun Kesultanan Brunei memilih tetap berdiri sendiri. Beberapa faktor menjadi penyebabnya, mulai dari keinginan mempertahankan kedaulatan kesultanan, pembagian pendapatan minyak bumi, hingga pertimbangan politik dalam negeri. Akhirnya Brunei memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1984.

Hasil dari perjalanan sejarah tersebut dapat kita lihat hingga hari ini. Sekitar 73 persen wilayah Pulau Kalimantan menjadi bagian Indonesia, sekitar 26 persen merupakan wilayah Malaysia yang terdiri atas Sabah dan Sarawak, sedangkan kurang lebih 1 persen menjadi wilayah Brunei Darussalam.

Dengan demikian, pembagian Kalimantan bukan disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, maupun kondisi geografis. Sebaliknya, batas-batas yang ada saat ini merupakan warisan kolonial yang terbentuk melalui perjanjian politik, ekspansi kekuasaan, dan proses kemerdekaan yang berbeda-beda.

Sejarah Kalimantan menjadi bukti bahwa garis-garis pada peta dunia sering kali bukan dibentuk oleh alam, melainkan oleh keputusan manusia. Seandainya Belanda dan Inggris memiliki sejarah yang berbeda, bukan tidak mungkin wajah Pulau Kalimantan hari ini juga akan terlihat sangat berbeda.