Selama lebih dari dua dekade terakhir, Turki mengalami transformasi besar dalam kebijakan luar negerinya. Di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2003 dan kemudian Presiden sejak 2014, Ankara berkembang menjadi salah satu aktor penting di kawasan Timur Tengah, Eropa, hingga Laut Hitam. Namun, banyak pengamat menilai bahwa kebijakan luar negeri Turki saat ini jauh lebih pragmatis dibandingkan satu dekade lalu. Apa yang sebenarnya berubah?
Awal Kebangkitan AKP dan Konsep “Zero Problems with Neighbors”
Ketika Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memenangkan pemilu tahun 2002, Turki mengusung visi baru dalam diplomasi. Salah satu arsitek utamanya adalah Ahmet Davutoğlu, akademisi yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri.
Baca juga :
- Bagaimana Erdoğan Mengubah Wajah Turki Selama Lebih dari 20 Tahun Berkuasa?
- Mengapa Erdoğan Tetap Populer Meski Ekonomi Turki Pernah Dilanda Inflasi Tinggi?
- Pasca Erdoğan, Siapa yang Akan Memimpin AK Party? Analisis Sejumlah Kandidat
- Hagia Sophia: Bangunan yang Mengubah Politik Turki Selama 1.500 Tahun
Davutoğlu memperkenalkan konsep “Zero Problems with Neighbors” atau tidak memiliki masalah dengan negara tetangga. Gagasannya sederhana namun ambisius: Turki ingin membangun hubungan baik dengan semua negara di kawasan, memperluas perdagangan, meningkatkan investasi, serta menjadi jembatan antara Eropa dan Timur Tengah.
Pada periode 2003–2010, strategi ini cukup berhasil. Hubungan ekonomi Turki dengan Suriah, Irak, Iran, Rusia, dan negara-negara Teluk meningkat. Produk-produk Turki semakin banyak memasuki pasar Timur Tengah, sementara ekonomi nasional tumbuh pesat. Menurut data Bank Dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) Turki meningkat dari sekitar 238 miliar dolar AS pada 2002 menjadi lebih dari 950 miliar dolar AS pada 2013, menjadikan Turki salah satu ekonomi terbesar di kawasan.
Baca Juga :
- Shkodër, Kota Kelahiran Syaikh Al-Albani yang Kaya Sejarah Islam
- Thessaloniki: Kota Kelahiran Atatürk yang Pernah Menjadi Bagian Kesultanan Utsmaniyah
- Derinkuyu: Kota Bawah Tanah di Turki yang Pernah Menjadi Tempat Berlindung Ribuan Orang
Arab Spring Mengubah Arah Diplomasi
Situasi mulai berubah ketika gelombang Arab Spring melanda Timur Tengah pada 2011. Revolusi yang mengguncang Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi Ankara.
Pemerintah Erdoğan mengambil posisi yang cukup tegas dengan mendukung berbagai pemerintahan dan kelompok politik yang dianggap memiliki kedekatan ideologis dengan AKP, termasuk pemerintahan Mohamed Morsi di Mesir yang didukung Ikhwanul Muslimin.
Di Suriah, Turki yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan Presiden Bashar al-Assad justru berbalik mendukung kelompok oposisi setelah konflik pecah. Langkah tersebut membuat hubungan Ankara dengan Damaskus terputus dan Turki harus menanggung konsekuensi berupa masuknya jutaan pengungsi Suriah ke wilayahnya.
Pada fase inilah banyak analis menilai kebijakan luar negeri Turki mulai bergeser dari pendekatan diplomasi yang pragmatis menuju pendekatan yang lebih ideologis.
Munculnya Berbagai Tantangan
Pilihan politik tersebut ternyata tidak selalu menghasilkan keuntungan.
Hubungan Turki dengan Mesir memburuk setelah tergulingnya Presiden Mohamed Morsi pada 2013. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengambil posisi berbeda terhadap berbagai konflik di kawasan. Bahkan hubungan Ankara dengan Israel beberapa kali mengalami ketegangan akibat isu Palestina dan Gaza.
Di sisi lain, perang Suriah berlangsung jauh lebih lama dari perkiraan. Turki juga harus menghadapi ancaman kelompok ISIS, meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata Kurdi di perbatasan, serta beban ekonomi akibat lebih dari 3 juta pengungsi Suriah yang tinggal di wilayah Turki menurut data UNHCR.
Situasi tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi domestik. Sejak 2018, nilai tukar Lira Turki mengalami pelemahan yang signifikan. Inflasi sempat melonjak hingga di atas 80 persen pada 2022 sebelum berangsur menurun melalui kebijakan moneter yang lebih ketat. Kondisi ini membuat pemerintah membutuhkan stabilitas politik dan masuknya investasi asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kembali ke Politik yang Lebih Pragmatis
Memasuki awal dekade 2020-an, Ankara mulai mengubah pendekatannya.
Turki membuka kembali hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, bahkan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum kembali terjadi ketegangan akibat perang Gaza.
Langkah tersebut bukan berarti Turki meninggalkan prinsip-prinsip politiknya, melainkan lebih menekankan kepentingan nasional. Investasi dari negara-negara Teluk mulai mengalir kembali ke Turki, sementara kerja sama perdagangan dan energi kembali diperkuat.
Para peneliti dari Middle East Institute maupun Brookings Institution menyebut perubahan ini sebagai pragmatic foreign policy atau bahkan transactional diplomacy, yaitu diplomasi yang lebih mengutamakan hasil konkret dibandingkan kedekatan ideologis.
Turki Tetap Kritis terhadap Palestina
Sebagian masyarakat menganggap Turki kini tidak lagi sekeras dahulu dalam menyuarakan isu Palestina. Namun jika dicermati, posisi resmi Ankara sebenarnya tidak banyak berubah.
Presiden Erdoğan tetap menjadi salah satu pemimpin yang paling sering mengkritik operasi militer Israel di Gaza dalam berbagai forum internasional. Turki juga aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendorong solusi dua negara.
Perbedaannya terletak pada metode. Jika dahulu retorika politik sering disertai konfrontasi diplomatik, kini Ankara juga berusaha mempertahankan jalur komunikasi dengan berbagai negara agar tetap memiliki ruang sebagai mediator dan kekuatan regional.
Menyeimbangkan Barat dan Timur
Salah satu ciri utama kebijakan luar negeri Turki saat ini adalah kemampuan menjaga hubungan dengan berbagai pihak sekaligus.
Turki tetap menjadi anggota NATO, tetapi juga menjalin hubungan ekonomi dan energi dengan Rusia. Ankara mendukung kedaulatan Ukraina, namun tetap membuka komunikasi dengan Moskow. Turki bahkan pernah menjadi mediator dalam kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam yang mendapat perhatian dunia.
Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Ankara berusaha menjalankan politik luar negeri yang lebih independen dibandingkan sebelumnya.
Kesimpulan
Perubahan politik luar negeri Turki pada era Erdoğan bukan berarti negara tersebut meninggalkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan. Yang berubah adalah prioritas dan cara mencapainya.
Jika pada awal dekade 2010-an Ankara lebih banyak menggunakan pendekatan ideologis dalam merespons dinamika Timur Tengah, maka saat ini pemerintah Turki lebih mengutamakan stabilitas ekonomi, keamanan nasional, investasi asing, serta posisi strategisnya di tengah persaingan kekuatan global.
Bagi banyak analis hubungan internasional, perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas geopolitik. Dalam dunia yang semakin kompleks, keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sikap, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara idealisme dan kepentingan nasional.