Nama Haru Suandharu selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Barat. Perjalanan politiknya dimulai dari Kota Bandung, kemudian berkembang ke tingkat Jawa Barat. Namun, setelah tidak lagi memimpin DPW PKS Jawa Barat, perjalanan Haru justru memasuki babak baru di tingkat nasional.
Dalam struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS periode 2025–2030, Haru Suandharu dipercaya menjadi Ketua Badan Pembinaan Pejabat Publik DPP PKS. Posisi tersebut menempatkan Haru pada ruang yang berbeda dibanding ketika ia menjadi Ketua DPW PKS Jawa Barat. Kini perhatiannya tidak hanya berada pada satu wilayah, tetapi berkaitan dengan pembinaan pejabat publik PKS di berbagai daerah Indonesia.
Dari Biologi ITB ke Politik
Haru Suandharu lahir di Tasikmalaya pada 29 Juni 1975. Ia mempunyai latar belakang pendidikan Biologi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister. Sebelum aktif sepenuhnya dalam politik, Haru juga memiliki pengalaman di bidang pendidikan dan akademik.
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari perjalanan Haru ketika kemudian memilih dunia politik. Ia membangun karier dari lingkungan PKS Kota Bandung dan pernah dipercaya menjadi Ketua DPD PKS Kota Bandung.
Haru kemudian menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Dari tingkat kota, perjalanan politiknya berlanjut ke DPRD Jawa Barat. Pengalaman tersebut membuat Haru tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal partai, tetapi juga dengan berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kariernya di Jawa Barat mencapai salah satu titik penting ketika ia dipercaya menjadi Ketua DPW PKS Jawa Barat periode 2020–2025.
Lima tahun memimpin struktur partai di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut menjadi modal pengalaman yang penting ketika Haru kemudian masuk ke struktur DPP.
Buku Pintar 30 Hari Berjualan Produk Digital
Bingung memulai jualan produk digital? Dapatkan panduan utama beserta bonus Mesin Konten 30 Hari untuk membantumu merencanakan konten promosi secara lebih terstruktur.
- 2 buku digital dalam 1 paket
- Panduan dan materi praktik
- File PDF yang bisa dibaca di HP
Dari Ketua PKS Jabar ke DPP
Pergantian kepemimpinan PKS Jawa Barat pada 2025 tidak membuat perjalanan Haru berhenti. Dalam Musyawarah Wilayah PKS Jawa Barat, kepemimpinan wilayah beralih kepada Iwan Suryawan. Setelah itu, Haru mendapat amanah baru di tingkat pusat sebagai Ketua Badan Pembinaan Pejabat Publik DPP PKS.
Perubahan posisi tersebut menarik karena memperlihatkan pergeseran fokus Haru. Jika sebelumnya ia bertanggung jawab terhadap dinamika organisasi PKS di Jawa Barat, kini ia berada dalam badan yang berkaitan dengan pejabat publik partai secara lebih luas.
Advertorial Pilihan
Informasi dan cerita menarik dari berbagai pihak.
Pesantren Bina Insan Mulia Buka Seleksi 2.500 Calon Santri Baru Tahun Ajaran 2027–2028, Ini Jadwal dan Lokasinya
11 Okt 2026
Cara Mendapatkan Penjualan di Lynk.id: Bukan Sekadar Mengumpulkan Klik
06 Okt 2026
Workshop Nasional Ibu Nyai dan Ning Nusantara Batch 2 di Banten, Gratis untuk 500 Peserta
24 Sep 2026Badan Pembinaan Pejabat Publik bukan sekadar ruang struktural. Aktivitasnya bersinggungan dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif, serta pejabat publik lain yang berasal dari PKS.
Pada September 2026, misalnya, Haru tampil dalam Silaturahmi Nasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pimpinan DPRD dari PKS se-Indonesia di Jakarta. Dalam forum tersebut hadir sejumlah pejabat daerah, antara lain Bupati Halmahera Selatan Hasan Bassam Kasuba, Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah dan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif.
Dalam forum itu Haru menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarsesama pejabat publik PKS. Ia juga menyampaikan harapan agar amanah yang dijalankan para kepala daerah dan pimpinan DPRD berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan menjaga integritas, meningkatkan kinerja dan mengedepankan aspirasi rakyat.
Purbalingga sebagai Salah Satu Contoh
Salah satu daerah yang menarik untuk melihat konteks pejabat publik PKS tersebut adalah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Purbalingga saat ini dipimpin Bupati Fahmi Muhammad Hanif, salah satu kepala daerah yang hadir dalam Silatnas pejabat publik PKS yang diikuti Haru pada September 2026.
Fahmi sendiri menjadi contoh bagaimana kader PKS berada langsung dalam pemerintahan daerah. Pada Juli 2026, misalnya, muncul program “Sepasang Sepatu, Sejuta Harapan” yang memberikan 126 pasang sepatu kepada siswa sekolah dasar di wilayah Karangjambu. Pendanaan program tersebut disebut berasal dari gaji dan tunjangan pribadi Bupati Purbalingga.
Contoh seperti Purbalingga menarik bukan untuk menyimpulkan bahwa suatu program daerah merupakan hasil langsung pembinaan Haru, tetapi untuk melihat lingkup pejabat publik yang kini menjadi bagian dari ruang pembinaan PKS secara nasional.
Dengan kata lain, pekerjaan Haru berada pada level yang lebih luas: bagaimana para kader yang sudah mendapatkan amanah sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, maupun anggota legislatif dapat menjalankan jabatan publik dengan kapasitas dan orientasi pelayanan yang baik.
Membina Pejabat Publik, Bukan Sekadar Mengurus Partai
Peran Haru menjadi semakin relevan karena PKS kini memiliki pejabat publik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pada November 2025, PKS menggelar Bimbingan Teknis Nasional yang melibatkan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, kepala daerah serta wakil kepala daerah. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Badan Pembinaan Pejabat Publik dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Wilayah. Jumlah pesertanya lebih dari 1.500 orang.
Forum seperti ini menunjukkan bahwa pembinaan pejabat publik menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan kader PKS yang telah masuk ke lembaga negara dan pemerintahan daerah.
Di titik tersebut, pengalaman Haru sebagai mantan anggota DPRD Kota Bandung, anggota DPRD Jawa Barat dan Ketua DPW PKS Jawa Barat menjadi bekal yang relevan.
Ia pernah berada di sisi organisasi partai, pernah menjadi legislator, dan pernah memimpin struktur partai tingkat provinsi. Kini pengalaman tersebut dibawa ke tingkat nasional untuk berinteraksi dengan para kader yang menjalankan amanah publik di berbagai daerah.
Babak Baru Haru Suandharu
Perjalanan Haru Suandharu dengan demikian tidak berhenti ketika ia meninggalkan posisi Ketua DPW PKS Jawa Barat.
Justru setelah periode tersebut, ia mendapatkan ruang pengabdian baru di DPP PKS. Dari sebelumnya memimpin organisasi politik di satu provinsi, kini Haru berhadapan dengan tantangan yang lebih luas: bagaimana membina dan memperkuat kapasitas pejabat publik PKS di berbagai daerah Indonesia.
Posisi tersebut juga membuat nama Haru tidak lagi hanya terkait dengan politik Jawa Barat. Aktivitasnya kini bersinggungan dengan kepala daerah, wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai wilayah.
Perjalanan dari Bandung, Jawa Barat, hingga ke struktur DPP menunjukkan satu fase baru dalam karier politik Haru Suandharu.
Jika sebelumnya ia dikenal sebagai politisi Jawa Barat dan Ketua DPW PKS Jabar, kini ia memiliki peran dalam pembinaan pejabat publik PKS secara nasional.
Bagi Haru, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan struktural. Ia membawa pengalaman panjang di parlemen dan organisasi politik untuk memasuki ruang baru: membina para kader PKS yang kini menjalankan amanah sebagai pejabat publik di berbagai daerah Indonesia.
