Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, menjadi salah satu agenda organisasi yang paling penting bagi Nahdlatul Ulama. Selain membahas arah organisasi untuk lima tahun ke depan, Muktamar NU 2026 juga menghasilkan perubahan penting dalam mekanisme pemilihan pimpinan tertinggi PBNU.
Jika sebelumnya pemilihan Ketua Umum PBNU sangat identik dengan suara para peserta Muktamar, kali ini prosesnya berlangsung melalui mekanisme yang berbeda. Penentuan pimpinan PBNU dilakukan melalui rangkaian yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Rais Aam, dan kemudian Ketua Umum PBNU.
Lantas, bagaimana sebenarnya urutan prosesnya?
Baca Juga :
- Muktamar NU 2026: Peta Kubu, Perebutan Suara, dan Pertarungan Arah NU
- Sejarah Pemilihan Ketua Umum PBNU: Apa Bedanya Muktamar 2015, 2021, dan 2026?
- Gus Kikin: Dari Pesantren Tebuireng Menuju Puncak Kepemimpinan PBNU
Muktamar NU 2026 dan Perubahan Mekanisme Pemilihan
Muktamar NU ke-35 digelar di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum ini mempertemukan para perwakilan NU dari berbagai tingkatan, mulai dari PWNU, PCNU hingga PCINU.
Salah satu agenda yang mendapatkan perhatian besar adalah pembahasan mekanisme pemilihan pimpinan PBNU periode 2026–2031.
Dalam Sidang Pleno III, peserta Muktamar melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah mekanisme pemilihan Ketua Umum tetap menggunakan sistem sebelumnya atau mengalami perubahan.
Hasilnya, mayoritas peserta memilih agar mekanisme tersebut diubah.
Dari 552 suara yang masuk, sebanyak 401 suara memilih perubahan mekanisme, 150 suara mempertahankan mekanisme sebelumnya, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.
Keputusan tersebut menjadi titik penting karena setelah itu proses pemilihan Ketua Umum PBNU tidak lagi sepenuhnya berada di tangan seluruh muktamirin.
Apa Itu AHWA dalam Muktamar NU?
AHWA merupakan singkatan dari Ahlul Halli wal Aqdi, sebuah mekanisme yang menempatkan sejumlah ulama sebagai pihak yang memiliki mandat untuk menentukan pimpinan tertinggi dalam struktur keulamaan NU.
Dalam Muktamar NU ke-35, mekanisme AHWA kembali digunakan untuk menentukan Rais Aam.
Sebanyak sembilan kiai kemudian ditetapkan sebagai anggota AHWA.
Kehadiran AHWA menjadi penting karena mereka bukan hanya bagian dari proses pemilihan Rais Aam, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mekanisme baru pemilihan Ketua Umum PBNU.
Dengan demikian, AHWA menjadi salah satu simpul utama dalam rangkaian pergantian kepemimpinan NU periode 2026–2031.
AHWA Memilih Rais Aam PBNU
Setelah AHWA terbentuk, proses berikutnya adalah menentukan Rais Aam PBNU.
Melalui musyawarah, AHWA akhirnya menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026–2031.
Dengan keputusan tersebut, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya menduduki posisi tertinggi dalam struktur Syuriyah PBNU.
Posisi Rais Aam memiliki karakter yang berbeda dengan Ketua Umum.
Jika Rais Aam berada dalam struktur Syuriyah dan menjadi representasi kepemimpinan keulamaan, Ketua Umum berada dalam struktur Tanfidziyah yang lebih banyak menjalankan roda organisasi dan program PBNU.
Karena itu, dua posisi tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam kepemimpinan NU.
Bagaimana Ketua Umum PBNU Dipilih?
Setelah Rais Aam ditetapkan, proses berlanjut pada pemilihan Ketua Umum PBNU.
Dalam mekanisme baru yang telah disepakati Muktamar, PWNU, PCNU dan PCINU diberikan ruang untuk mengusulkan nama calon Ketua Umum.
Dari proses tersebut kemudian ditetapkan lima calon Ketua Umum PBNU.
Namun, berbeda dengan mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh muktamirin, keputusan akhir berada pada Rais Aam bersama AHWA.
Artinya, posisi Rais Aam dan AHWA menjadi sangat penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin PBNU di bidang Tanfidziyah untuk periode berikutnya.
Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa Muktamar NU 2026 tidak hanya menghasilkan figur pemimpin, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam cara menentukan kepemimpinan organisasi.
Gus Kikin Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU
Dari proses tersebut, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Dengan terpilihnya Gus Kikin, susunan kepemimpinan tertinggi PBNU untuk periode baru menjadi semakin jelas.
Di sisi Syuriyah, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam.
Sementara di sisi Tanfidziyah, Gus Kikin dipercaya memimpin sebagai Ketua Umum.
Keduanya akan menjadi figur sentral dalam perjalanan Nahdlatul Ulama selama lima tahun ke depan.
Jadi, Apa Urutan Lengkapnya?
Jika dibuat sederhana, proses pergantian kepemimpinan PBNU dalam Muktamar NU ke-35 dapat digambarkan sebagai berikut:
Muktamirin → menetapkan mekanisme → memilih/menetapkan AHWA → AHWA memilih Rais Aam → Rais Aam dan AHWA menentukan Ketua Umum → terbentuk kepemimpinan PBNU 2026–2031.
Dengan mekanisme tersebut, Muktamar NU 2026 menunjukkan adanya perubahan cukup signifikan dalam proses regenerasi kepemimpinan.
Bagi publik yang selama ini hanya mengenal Muktamar NU sebagai forum pemilihan Ketua Umum, mekanisme tahun ini penting untuk dipahami. Sebab, prosesnya tidak berhenti pada siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari peserta Muktamar.
Ada tahapan keulamaan melalui AHWA, kemudian penetapan Rais Aam, sebelum akhirnya proses penentuan Ketua Umum dilakukan.
Mengapa Perubahan Ini Penting?
Perubahan mekanisme pemilihan tentu bukan sekadar persoalan teknis. NU merupakan organisasi Islam dengan jaringan yang sangat luas, sehingga setiap perubahan tata cara pemilihan pimpinan dapat memengaruhi dinamika organisasi dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan mekanisme baru tersebut, proses pemilihan lebih menonjolkan peran ulama dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Pada saat yang sama, tetap terdapat mekanisme aspirasi dari struktur NU di daerah melalui usulan calon dari PWNU, PCNU dan PCINU.
Kini, setelah Rais Aam dan Ketua Umum terpilih, perhatian berikutnya akan tertuju pada arah PBNU periode 2026–2031.
Program apa yang akan dijalankan? Bagaimana hubungan PBNU dengan struktur NU di daerah? Dan seperti apa agenda NU menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, serta perkembangan teknologi dalam lima tahun ke depan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting dari perjalanan kepemimpinan baru NU.
Muktamar NU ke-35 pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menjadi Rais Aam dan Ketua Umum. Lebih jauh dari itu, Muktamar menjadi momentum untuk menentukan bagaimana organisasi Nahdlatul Ulama bergerak dan mengambil peran dalam lima tahun mendatang.