Isu mengenai hubungan Indonesia dengan industri pertahanan Israel kembali menjadi perhatian setelah munculnya sorotan terhadap interaksi pejabat pertahanan Indonesia dengan perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems. Di tengah posisi Indonesia yang secara politik konsisten mendukung Palestina, pertanyaan mengenai apakah Indonesia pernah membeli atau bekerja sama dalam pengadaan persenjataan dengan Israel tentu menjadi hal yang wajar untuk ditelusuri.
Namun, persoalan ini sebaiknya tidak dijawab hanya berdasarkan foto, kunjungan pameran, atau keberadaan teknologi buatan Israel pada sebuah alutsista. Yang jauh lebih penting adalah melihat kapan kontrak dibuat, siapa yang menandatangani, siapa pemasoknya, dan apakah hubungan tersebut merupakan pengadaan baru atau sekadar kelanjutan program lama.
Jejak Elbit Memang Ada
Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Elbit Systems telah hadir dalam sebagian alutsista Indonesia.
Salah satu contoh yang paling jelas adalah sistem pada helikopter Apache AH-64E TNI Angkatan Darat. Elbit Systems of America pernah mendapatkan kontrak untuk memasok 300 Apache Aviator Integrated Helmet bagi Indonesia. Pengadaan tersebut berasal dari periode sebelum Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Contoh lainnya adalah kendaraan tempur Pandur II yang digunakan TNI AD. Kendaraan tersebut menggunakan turret UT30MK2, sebuah sistem turret yang dikembangkan dalam ekosistem Elbit. Sistem tersebut bukan sekadar dudukan meriam, tetapi mencakup elemen seperti fire-control system, sight, stabilisasi dan sistem elektronik pendukung.
Dengan demikian, mengatakan bahwa tidak pernah ada teknologi Israel dalam alutsista Indonesia adalah tidak tepat.
Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: kapan teknologi tersebut diperoleh?
Pandur dan Persoalan Tahun 2019
Program Pandur II menjadi kasus yang menarik karena kontrak tambahan pengadaannya ditandatangani pada April 2019, beberapa bulan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019.
Artinya, apabila ditemukan teknologi Elbit dalam sistem Pandur Indonesia, tidak tepat jika seluruh pengadaan tersebut langsung disebut sebagai “pembelian Prabowo”.
Yang terjadi adalah sebuah program yang telah dimulai sebelum Prabowo menjabat kemudian berlanjut ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.
Pada 2022, misalnya, Prabowo menyaksikan berbagai kerja sama pertahanan Indonesia-Turki dan pengembangan industri pertahanan. Pemerintah juga terus mendorong transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri nasional.
Perbedaan antara membeli sistem baru dan melanjutkan program yang telah dikontrak sebelumnya sangat penting jika kita ingin membicarakan persoalan ini secara objektif.
Bagaimana dengan Pengadaan Era Prabowo?
Prabowo menjabat Menteri Pertahanan sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2024. Dalam periode tersebut, Indonesia memang melakukan sejumlah pengadaan pertahanan berskala besar.
Namun, jika kita melihat kontrak-kontrak besar yang dapat diverifikasi melalui sumber pemerintah, nama-nama yang muncul justru berasal dari negara lain.
Indonesia menandatangani pengadaan 42 pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis. Kontrak tahap pertama untuk enam pesawat efektif pada 2022, kemudian dilanjutkan dengan 18 pesawat pada 2023 dan 18 pesawat berikutnya pada 2024.
Indonesia juga bergerak dalam pengadaan F-15, dengan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menyetujui potensi penjualan pesawat tersebut beserta peralatan terkait.
Dalam bidang kapal selam, Indonesia menyepakati kerja sama dengan Naval Group Prancis untuk program Scorpène. Sementara itu, berbagai kerja sama pertahanan juga dilakukan dengan Turki dan negara-negara lainnya.
Dengan kata lain, pengadaan besar pada era Prabowo tidak otomatis identik dengan industri pertahanan Israel.
Bagaimana Jika Teknologi Israel Masuk Melalui Negara Ketiga?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit.
Industri pertahanan modern merupakan jaringan global. Sebuah kendaraan tempur bisa dibuat di satu negara, mesinnya berasal dari negara lain, sensor berasal dari negara ketiga, sementara sistem elektronik atau fire-control berasal dari perusahaan yang berbeda lagi.
Karena itu, menemukan sebuah perusahaan Israel sebagai subkontraktor tidak sama dengan menemukan kontrak langsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel.
Namun, untuk memastikan benar-benar tidak ada teknologi Israel dalam sebuah sistem, diperlukan penelusuran sampai tingkat komponen dan subkontraktor. Informasi seperti itu tidak selalu tersedia dalam dokumen pengadaan yang dibuka kepada publik.
Karena itu, klaim seperti “tidak ada satu pun teknologi Israel dalam alutsista Indonesia selama 2019–2024” juga terlalu absolut.
Yang dapat dikatakan berdasarkan penelusuran sumber terbuka adalah sesuatu yang lebih spesifik.
Belum ditemukan bukti kuat mengenai kontrak pengadaan persenjataan baru antara Kementerian Pertahanan RI pada periode 2019–2024 dengan pemerintah Israel atau perusahaan pertahanan utama Israel seperti Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), dan Rafael yang dapat disamakan dengan pengadaan langsung sistem persenjataan baru.
Jejak Elbit yang paling jelas justru berkaitan dengan program yang telah dimulai sebelum Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian berlanjut dalam bentuk operasional, produksi, lisensi atau pengembangan industri pertahanan.
Jangan Mencampur Kunjungan dengan Kontrak Senjata
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan antara kunjungan ke pameran pertahanan, komunikasi industri, penjajakan kerja sama dan kontrak pengadaan.
Dalam industri pertahanan internasional, pejabat militer dan pemerintah dapat mengunjungi berbagai stan perusahaan untuk melihat teknologi. Kehadiran seseorang di depan stan perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembelian.
Karena itu, foto seorang pejabat Indonesia di stan perusahaan pertahanan Israel seharusnya menjadi alasan untuk bertanya dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan langsung dianggap sebagai bukti adanya kontrak persenjataan.
Begitu pula sebaliknya. Jika sebuah produk buatan Israel ditemukan dalam sistem persenjataan Indonesia, kita perlu melihat tahun pengadaan dan jalur kontraknya sebelum mengaitkannya dengan pemerintahan tertentu.
Kesimpulan: Belum Terbukti Ada Kerja Sama Persenjataan dengan Pemerintah Israel pada Era 2019–2024
Dari penelusuran terhadap sumber-sumber terbuka, terdapat satu kesimpulan yang menurut saya penting untuk disampaikan secara hati-hati:
belum terbukti bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada periode Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, 2019–2024, melakukan kontrak kerja sama persenjataan secara langsung dengan Pemerintah Israel.
Memang terdapat jejak teknologi Israel dalam beberapa alutsista Indonesia, terutama melalui produk Elbit. Tetapi sebagian jejak tersebut berasal dari program pengadaan yang telah dimulai sebelum Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.
Sementara itu, berbagai pengadaan besar pada era Prabowo yang dapat diverifikasi secara terbuka justru menunjukkan kerja sama dengan Prancis, Amerika Serikat, Turki, Inggris dan negara lainnya. Pengadaan Rafale, misalnya, dilakukan dengan Dassault Aviation Prancis dan tercatat jelas dalam informasi resmi Kementerian Pertahanan.
Kesimpulan ini tentu bukan berarti seluruh rantai pasok setiap alutsista Indonesia telah terbukti bebas dari komponen buatan perusahaan Israel. Untuk membuat klaim seperti itu diperlukan audit dan penelusuran hingga tingkat subkontraktor yang tidak seluruhnya tersedia untuk publik.
Namun, antara “ada teknologi Israel pada alutsista Indonesia” dan “Pemerintah Indonesia membeli persenjataan dari Pemerintah Israel pada era tertentu” terdapat perbedaan yang sangat besar.
Ke depan, pemerintah Indonesia sebaiknya semakin selektif dalam menentukan mitra industri pertahanan. Pertimbangan teknologi, harga, transfer teknologi dan kepentingan strategis memang penting, tetapi Indonesia juga memiliki posisi politik luar negeri yang jelas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga :
- Siapa Abdul El-Sayed? Politisi Muslim yang Bangkit dari Kekalahan Pilgub Michigan hingga Menang Primary Senat AS
- Ketika Hukum Internasional Bertemu Politik Amerika: Memahami Hubungan Statuta Roma, ICC, Trump, dan Zohran Mamdani
Karena itu, transparansi pengadaan pertahanan menjadi sangat penting. Publik berhak mengetahui siapa pemasok utama, bagaimana rantai teknologinya, kapan kontrak dibuat, dan apakah sebuah kerja sama merupakan pengadaan baru atau hanya kelanjutan dari program yang telah berjalan sebelumnya.
Pada akhirnya, modernisasi pertahanan Indonesia harus tetap berjalan. Tetapi modernisasi tidak harus mengorbankan prinsip. Indonesia dapat membangun kekuatan pertahanannya sekaligus semakin selektif dalam menentukan perusahaan dan negara mana yang menjadi mitra strategisnya.