Kota Bandung memiliki persoalan perkotaan yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik. Salah satu persoalan yang berulang adalah pengelolaan sampah. Isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya bekerja sama dalam mengelola sebuah persoalan publik.
Bagi Haru Suandharu, isu tersebut bukan sekadar wacana. Persoalan tata kelola sampah Kota Bandung pernah menjadi objek penelitian akademiknya ketika ia menempuh pendidikan doktoral di Universitas Padjadjaran.
Disertasinya yang dipertahankan pada 3 Maret 2021 berjudul “Good Governance dalam Penerapan Tata Kelola Sampah di Kota Bandung.” Penelitian tersebut secara khusus mengkaji persoalan pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan menggunakan perspektif good governance.
Sampah dan Persoalan Tata Kelola
Dalam abstrak penelitiannya, Haru menggambarkan persoalan sampah sebagai salah satu tantangan yang dihadapi kota-kota besar, termasuk Bandung. Penelitian tersebut mencatat bahwa pada periode yang menjadi objek kajian, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500–1.700 ton sampah per hari, dengan sekitar 1.340 ton di antaranya masih harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
Baca Juga : Feeder Angkot di Bandung: Transformasi Angkutan Kota Menuju Transportasi Modern
Persoalan tersebut kemudian dilihat bukan hanya dari sisi teknis pengangkutan atau pembuangan sampah. Haru mengaitkannya dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, karena berbagai perencanaan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah dinilai belum memberikan hasil optimal.
Pendekatan tersebut menarik karena menempatkan persoalan sampah sebagai bagian dari persoalan tata kelola pemerintahan. Artinya, penyelesaian masalah lingkungan perkotaan membutuhkan lebih dari sekadar fasilitas atau anggaran. Ada pula persoalan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Buku Pintar 30 Hari Berjualan Produk Digital
Bingung memulai jualan produk digital? Dapatkan panduan utama beserta bonus Mesin Konten 30 Hari untuk membantumu merencanakan konten promosi secara lebih terstruktur.
- 2 buku digital dalam 1 paket
- Panduan dan materi praktik
- File PDF yang bisa dibaca di HP
Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai Haru dan Kota Bandung memiliki dimensi yang cukup panjang. Isu lingkungan, pemerintahan, dan pelayanan publik menjadi bagian yang pernah bersinggungan dengan perjalanan akademik maupun aktivitasnya di pemerintahan.
Pengalaman di DPRD Kota Bandung
Sebelum menjadi anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu pernah menjadi anggota DPRD Kota Bandung selama dua periode, yakni 2009–2019. Dalam periode tersebut, ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A dan kemudian Wakil Ketua DPRD Kota Bandung.
Advertorial Pilihan
Informasi dan cerita menarik dari berbagai pihak.
Pesantren Bina Insan Mulia Buka Seleksi 2.500 Calon Santri Baru Tahun Ajaran 2027–2028, Ini Jadwal dan Lokasinya
11 Okt 2026
Cara Mendapatkan Penjualan di Lynk.id: Bukan Sekadar Mengumpulkan Klik
06 Okt 2026
Workshop Nasional Ibu Nyai dan Ning Nusantara Batch 2 di Banten, Gratis untuk 500 Peserta
24 Sep 2026
Komisi A berkaitan dengan bidang pemerintahan. Pengalaman tersebut memberikan ruang bagi Haru untuk berinteraksi dengan berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota.
Baca juga : Indonesia Pernah Menjadi Bangsa yang Besar: Ketika Bandung Menjadi Pusat Harapan Dunia
Salah satu hal yang tercatat dalam profilnya adalah keterlibatannya dalam mendorong agar pengelolaan kawasan Hutan Kota Babakan Siliwangi dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bandung setelah sebelumnya dikelola pihak swasta. Ia juga disebut pernah mengadvokasi persoalan upah tenaga penyapu jalan yang bekerja di lingkungan PD Kebersihan Kota Bandung.
Dua persoalan tersebut memperlihatkan luasnya isu perkotaan yang pernah menjadi bagian dari aktivitas Haru: mulai dari tata kelola ruang publik hingga kondisi pekerja yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan kota.
Dari Penelitian ke Persoalan di Lapangan
Hubungan antara gagasan tentang tata kelola sampah dengan persoalan di lapangan kembali terlihat ketika Haru berdialog dengan pedagang di Pasar Andir pada Oktober 2024.
Dalam dialog tersebut, pedagang menyampaikan persoalan kondisi pasar yang sepi sekaligus masalah kebersihan. Haru kemudian menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan sampah dan koordinasi dengan pihak pengelola pasar.
Menurut laporan detikJabar, Haru menyebut perlunya sinergi dengan pengelola agar persoalan kebersihan dapat diperbaiki. Ia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebutuhan promosi dan kegiatan yang dapat meningkatkan kunjungan masyarakat.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam persoalan pasar, kebersihan tidak berdiri sendiri. Ada hubungan antara tata kelola fasilitas, kenyamanan pengunjung, aktivitas ekonomi pedagang, dan peran pemerintah.
Good Governance sebagai Gagasan
Good governance pada dasarnya berbicara mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan secara baik dengan melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola.
Dalam konteks penelitian Haru mengenai sampah Kota Bandung, gagasan tersebut ditempatkan dalam persoalan yang sangat konkret: bagaimana sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola secara lebih efektif.
Ketika persoalan sampah dipandang sebagai masalah tata kelola, maka pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Masyarakat sebagai penghasil sampah, pengelola kawasan, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas lingkungan, dan pemerintah memiliki peran masing-masing.
Pendekatan seperti ini juga relevan dengan karakter Kota Bandung sebagai kota dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang cukup tinggi.
Bandung dan Tantangan Pemerintahan Perkotaan
Persoalan sampah hanyalah salah satu bagian dari tantangan tata kelola Kota Bandung. Kota dengan aktivitas masyarakat yang padat membutuhkan sistem pelayanan publik yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan warganya.
Pengalaman Haru di legislatif dan latar belakang akademiknya kemudian menjadi dua sisi yang saling berhubungan. Di satu sisi terdapat pengalaman berinteraksi dengan persoalan pemerintahan secara langsung. Di sisi lain terdapat penelitian akademik yang secara khusus membahas salah satu persoalan perkotaan Bandung.
Pada periode 2019–2024, Haru kemudian menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam periode tersebut ia tercatat sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan serta anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.
Posisi tersebut memperluas pengalamannya dari persoalan pemerintahan tingkat kota ke lingkup pemerintahan provinsi.
Melihat Bandung dari Perspektif Tata Kelola
Perjalanan Haru Suandharu dengan Kota Bandung dapat dilihat dari beberapa sisi sekaligus. Ia pernah menjadi anggota legislatif kota, terlibat dalam berbagai persoalan perkotaan, kemudian melakukan penelitian doktoral yang secara khusus membahas tata kelola sampah di Bandung.
Karena itu, isu sampah dalam perjalanan Haru bukan hanya muncul dalam konteks aktivitas politik pada satu periode tertentu. Dokumentasi akademiknya menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi objek kajian yang serius sejak disertasinya pada 2021.
Pada akhirnya, persoalan sampah Kota Bandung tetap merupakan persoalan bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, pengelola kawasan membutuhkan koordinasi, dan masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang berjalan dengan baik.
Artikel sebelumnya : Haru Suandharu: Profil, Karier Politik, dan Perannya Membina Pejabat Publik PKS
Dalam konteks tersebut, gagasan good governance menjadi relevan untuk melihat bagaimana berbagai unsur tersebut dapat bekerja bersama.
Perjalanan Haru Suandharu di Kota Bandung memberikan satu contoh bagaimana sebuah persoalan perkotaan dapat dilihat dari dua perspektif sekaligus: perspektif praktis melalui pengalaman di lembaga pemerintahan dan perspektif akademis melalui penelitian tentang tata kelola sampah.
Keduanya menjadi bagian dari perjalanan panjang Haru dalam memahami persoalan pemerintahan dan masyarakat Kota Bandung.
