Jika melihat Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari luar, keduanya tampak memiliki struktur organisasi yang sangat berbeda. NU merupakan organisasi sosial-keagamaan dengan tradisi pesantren dan keulamaan yang kuat, sedangkan PKS adalah partai politik berbasis kader.
Namun, jika yang dibandingkan adalah arsitektur kepemimpinannya, terdapat sebuah persamaan yang menarik: keduanya tidak sepenuhnya menyerahkan pemilihan pemimpin tertinggi kepada seluruh anggota secara langsung. Ada mekanisme representasi dan musyawarah melalui sebuah lembaga kolektif.
Di NU, lembaga itu dikenal sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sementara di PKS terdapat Majelis Syura.
Keduanya memang bukan lembaga yang sama. Tetapi keduanya memperlihatkan sebuah model kepemimpinan yang menempatkan sekelompok orang yang dianggap memiliki kapasitas tertentu sebagai pemegang mandat untuk menentukan kepemimpinan organisasi.
AHWA dalam struktur kepemimpinan NU
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai mekanisme tersebut.
Muktamar menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Dari 552 suara peserta, 401 memilih mekanisme AHWA, sementara 150 memilih mempertahankan sistem one man one vote dan satu suara dinyatakan tidak sah. Sebanyak 34 ulama sebelumnya diusulkan menjadi calon anggota AHWA. Dari proses pemilihan tersebut kemudian ditetapkan sembilan ulama sebagai anggota AHWA. Kesembilan ulama inilah yang kemudian bermusyawarah menentukan Rais Aam PBNU.
Dengan demikian, secara sederhana rantai kepemimpinannya dapat digambarkan:
Buku Pintar 30 Hari Berjualan Produk Digital
Bingung memulai jualan produk digital? Dapatkan panduan utama beserta bonus Mesin Konten 30 Hari untuk membantumu merencanakan konten promosi secara lebih terstruktur.
- 2 buku digital dalam 1 paket
- Panduan dan materi praktik
- File PDF yang bisa dibaca di HP
Muktamar → memilih anggota AHWA → AHWA memilih Rais Aam → AHWA menentukan Ketua Umum PBNU.
Dalam Muktamar ke-35, AHWA akhirnya secara mufakat menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026–2031. Setelah itu, AHWA juga menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.
Advertorial Pilihan
Informasi dan cerita menarik dari berbagai pihak.
Pesantren Bina Insan Mulia Buka Seleksi 2.500 Calon Santri Baru Tahun Ajaran 2027–2028, Ini Jadwal dan Lokasinya
11 Okt 2026
Cara Mendapatkan Penjualan di Lynk.id: Bukan Sekadar Mengumpulkan Klik
06 Okt 2026
Workshop Nasional Ibu Nyai dan Ning Nusantara Batch 2 di Banten, Gratis untuk 500 Peserta
24 Sep 2026Ini merupakan perubahan penting. Sebab sebelumnya pemilihan Ketua Umum PBNU lebih dikenal dengan mekanisme pemungutan suara langsung oleh peserta Muktamar. Kini, mandat tersebut diberikan kepada AHWA. Dengan kata lain, Muktamar memberikan mandat kepada representasi ulama, lalu representasi tersebut menentukan kepemimpinan puncak.
Bagaimana dengan PKS?
Di PKS, pola tersebut juga terlihat jelas melalui Majelis Syura.
Majelis Syura bukan sekadar forum yang muncul ketika pemilihan presiden partai. Ia merupakan bagian penting dari struktur kepemimpinan partai.
Anggota Majelis Syura kemudian memilih Ketua Majelis Syura. Untuk periode 2025–2030, Mohamad Sohibul Iman terpilih sebagai Ketua Majelis Syura. Dalam Musyawarah I Majelis Syura yang sama, Almuzzammil Yusuf ditetapkan sebagai Presiden PKS periode 2025–2030.
Dalam AD/ART PKS, Ketua Majelis Syura memiliki kewenangan mengusulkan kepada Majelis Syura untuk menetapkan unsur Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, termasuk Presiden Partai. Ketua Majelis Syura juga memimpin Musyawarah Majelis Syura dan memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
Maka secara sederhana, struktur PKS dapat digambarkan:
Kader/anggota → mekanisme pembentukan Majelis Syura → Majelis Syura memilih Ketua Majelis Syura → Majelis Syura menetapkan kepemimpinan eksekutif → Presiden PKS. Di sini terlihat bahwa Presiden PKS bukan satu-satunya pusat kekuasaan organisasi. Ada Majelis Syura sebagai lembaga yang memiliki otoritas strategis dan berada dalam posisi penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai.
Persamaannya terletak pada “kepemimpinan berlapis”
Jika nama NU dan PKS kita lepaskan untuk sementara, terdapat pola yang cukup menarik. Keduanya menggunakan prinsip:
anggota/peserta → representasi → musyawarah → pemimpin.
Artinya, kepemimpinan tidak dibangun semata-mata melalui popularitas seorang kandidat. Ada proses seleksi melalui lembaga kolektif yang dipercaya memiliki kapasitas untuk menilai calon pemimpin.
Dalam bahasa sederhana, model tersebut merupakan bentuk demokrasi representatif yang dipadukan dengan musyawarah. Perbedaannya dengan demokrasi langsung cukup jelas. Dalam sistem one man one vote, setiap peserta langsung memberikan suara kepada kandidat. Dalam sistem kolektif seperti AHWA, peserta terlebih dahulu memberikan mandat kepada sejumlah orang yang kemudian menjalankan fungsi seleksi dan penentuan kepemimpinan.
Karena itu, perdebatan mengenai AHWA sebenarnya bukan hanya soal “siapa yang menang dalam pemilihan”, tetapi juga mengenai siapa yang dianggap paling layak diberi mandat untuk memilih pemimpin.
Rais Aam dan Ketua Majelis Syura
Persamaan lain yang menarik terdapat pada posisi kepemimpinan tertinggi non-eksekutif. Di NU terdapat Rais Aam sebagai figur puncak dalam struktur Syuriyah. Di PKS terdapat Ketua Majelis Syura sebagai pemimpin lembaga strategis tersebut. Keduanya tidak identik. NU dan PKS mempunyai sejarah, fungsi, dan aturan organisasi yang berbeda. Namun secara arsitektur kepemimpinan, keduanya memperlihatkan pola yang sama: terdapat pemisahan antara kepemimpinan yang memberikan arah dan kepemimpinan eksekutif yang menjalankan organisasi.
Di NU:
Rais Aam → Ketua Umum PBNU
Sedangkan di PKS:
Ketua Majelis Syura → Presiden PKS
Ketua Umum PBNU menjalankan fungsi eksekutif organisasi, sementara Rais Aam berada pada posisi penting dalam struktur Syuriyah. Di PKS, Presiden menjalankan kepemimpinan partai, sementara Majelis Syura menjadi salah satu pusat otoritas strategis. Karena itu, menyebut Rais Aam “sama dengan” Ketua Majelis Syura PKS tentu tidak tepat secara kelembagaan. Tetapi membandingkan fungsi dan posisi keduanya dalam arsitektur kepemimpinan merupakan hal yang menarik dan sah dilakukan.
Perbedaannya justru lebih penting
AHWA NU dan Majelis Syura PKS tidak boleh disamakan.
AHWA dalam konteks Muktamar ke-35 memiliki fungsi yang sangat kuat dalam proses pemilihan kepemimpinan NU, khususnya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Sementara Majelis Syura PKS merupakan bagian permanen dari struktur partai dan memiliki fungsi strategis yang lebih luas. AD/ART PKS memberikan Majelis Syura posisi penting dalam menentukan struktur pimpinan tingkat pusat dan arah organisasi. Perbedaan tersebut juga mencerminkan karakter kedua organisasi.
NU bertumpu pada tradisi keulamaan, pesantren, jam’iyah dan musyawarah ulama.
PKS bertumpu pada sistem partai kader, struktur organisasi dan disiplin kepemimpinan politik. Jadi, meskipun istilahnya berbeda, terdapat sebuah titik temu yang menarik: keduanya tidak menempatkan kepemimpinan sebagai hasil pertarungan popularitas semata, melainkan sebagai hasil dari mekanisme representasi, seleksi dan musyawarah.
Dua organisasi, satu gagasan tentang kepemimpinan kolektif
Pada akhirnya, membandingkan AHWA NU dan Majelis Syura PKS bukan berarti mengatakan bahwa NU dan PKS mempunyai sistem organisasi yang sama. Justru sebaliknya.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa dua organisasi dengan latar belakang berbeda dapat mengembangkan pola yang relatif serupa dalam satu hal: pemimpin puncak tidak berdiri sendiri. Ada lembaga kolektif yang memberikan legitimasi, memilih atau menetapkan pemimpin, sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengendalian arah organisasi. Muktamar ke-35 NU bahkan menunjukkan perkembangan baru dalam sejarah mekanisme tersebut. AHWA bukan hanya menentukan Rais Aam, tetapi juga diberi mandat menentukan Ketua Umum PBNU.
Sementara di PKS, Majelis Syura sejak lama menjadi salah satu pilar utama yang menghubungkan kepemimpinan strategis dengan kepemimpinan eksekutif partai. Dengan demikian, jika harus diringkas dalam satu kalimat:
AHWA NU dan Majelis Syura PKS berbeda secara kelembagaan, tetapi keduanya sama-sama memperlihatkan model kepemimpinan kolektif: pemimpin tidak lahir hanya dari suara langsung seluruh anggota, melainkan melalui mandat, representasi, seleksi dan musyawarah. Dan mungkin justru di situlah menariknya membandingkan keduanya: bukan untuk mencari siapa yang lebih demokratis, tetapi untuk memahami bagaimana organisasi besar membangun mekanisme agar kekuasaan kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada satu orang.
