Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Setelah Proklamasi, Indonesia justru menghadapi situasi yang sangat genting. Kekuatan asing datang kembali, sementara pemerintahan Republik yang masih muda harus mempertahankan kedaulatannya.
Dalam situasi inilah peran ulama dan santri menjadi bagian penting dari sejarah mempertahankan kemerdekaan. Salah satu rangkaian sejarah yang menarik untuk ditelusuri adalah hubungan antara MIAI, KH Hasyim Asy’ari, Fatwa Jihad, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, hingga Pertempuran Surabaya 10 November 1945.
Baca Juga :
- Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama: Lahir dari Semangat Menjaga Ajaran Islam dan Persatuan Umat
- Biografi KH Hasyim Asy’ari: Pendiri Nahdlatul Ulama yang Berjasa bagi Islam dan Indonesia
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan ulama dalam perjuangan Indonesia bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba setelah Proklamasi. Sebelumnya telah berkembang upaya membangun persatuan umat Islam melalui organisasi dan forum bersama.
MIAI dan Upaya Menyatukan Organisasi Islam
Majelis Islam A’la Indonesia atau MIAI berdiri pada 1937 sebagai wadah komunikasi dan federasi berbagai organisasi Islam di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
MIAI lahir dari kesadaran bahwa berbagai organisasi Islam perlu memiliki ruang bersama untuk menghadapi persoalan umat dan tekanan kolonial. Sejumlah organisasi Islam terlibat dalam pembentukan dan perkembangannya, termasuk NU, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam.
Dengan demikian, MIAI tidak dapat disamakan dengan NU. MIAI merupakan forum federatif yang mempertemukan berbagai kekuatan organisasi Islam.
Buku Pintar 30 Hari Berjualan Produk Digital
Bingung memulai jualan produk digital? Dapatkan panduan utama beserta bonus Mesin Konten 30 Hari untuk membantumu merencanakan konten promosi secara lebih terstruktur.
- 2 buku digital dalam 1 paket
- Panduan dan materi praktik
- File PDF yang bisa dibaca di HP
Gagasan persatuan tersebut penting untuk memahami perkembangan politik umat Islam menjelang kemerdekaan. Upaya membangun komunikasi lintas organisasi menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang yang kemudian mempertemukan ulama dalam menghadapi situasi revolusi setelah 17 Agustus 1945.
MIAI kemudian dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai salah satu tokoh puncaknya.
Advertorial Pilihan
Informasi dan cerita menarik dari berbagai pihak.
Pesantren Bina Insan Mulia Buka Seleksi 2.500 Calon Santri Baru Tahun Ajaran 2027–2028, Ini Jadwal dan Lokasinya
11 Okt 2026
Cara Mendapatkan Penjualan di Lynk.id: Bukan Sekadar Mengumpulkan Klik
06 Okt 2026
Workshop Nasional Ibu Nyai dan Ning Nusantara Batch 2 di Banten, Gratis untuk 500 Peserta
24 Sep 2026Artinya, terdapat kesinambungan sejarah berupa jaringan ulama, organisasi, pesantren, dan kelompok masyarakat Islam yang telah terbentuk sebelum Indonesia merdeka.
KH Hasyim Asy’ari dan Gagasan Membela Kemerdekaan
Di tengah situasi pasca-Proklamasi, nama KH Hasyim Asy’ari menjadi sangat penting.
Pendiri Nahdlatul Ulama dan pengasuh Pesantren Tebuireng tersebut bukan hanya dikenal sebagai ulama dalam bidang keagamaan, tetapi juga memiliki perhatian kuat terhadap persoalan kebangsaan dan penjajahan.
Ketika kabar mengenai kedatangan pasukan Sekutu dan kemungkinan kembalinya kekuatan Belanda semakin mengkhawatirkan, muncul pertanyaan besar: bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menurut perspektif Islam?
Jawaban KH Hasyim Asy’ari kemudian menjadi salah satu tonggak penting.
Pada 17 September 1945, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Fatwa Jihad. Salah satu pokoknya menyatakan bahwa memerangi pihak yang menghalangi kemerdekaan Indonesia merupakan kewajiban bagi umat Islam. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa orang yang gugur dalam peperangan melawan NICA dan kelompok yang bersekutu dengannya mendapatkan kedudukan sebagai syahid.
Fatwa tersebut memiliki arti penting karena keluar hanya sekitar satu bulan setelah Proklamasi.
Kemerdekaan bagi para ulama tidak dipandang sebagai sesuatu yang selesai hanya karena teks Proklamasi telah dibacakan. Kemerdekaan harus dipertahankan apabila terdapat kekuatan asing yang berusaha mengembalikan penjajahan.
Dari Fatwa Jihad Menuju Resolusi Jihad
Di sinilah penting membedakan antara Fatwa Jihad 17 September 1945 dengan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.
Keduanya berhubungan erat, tetapi bukan peristiwa yang sama.
Fatwa Jihad lebih dahulu dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari. Setelah itu, pada 21–22 Oktober 1945, para ulama NU dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk membahas keadaan Republik yang semakin terancam. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Pengurus Besar NU di kawasan Bubutan, Surabaya.
Dari pertemuan inilah lahir Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama.
Resolusi tersebut pada dasarnya menyerukan agar pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan nyata menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan, agama, dan negara, terutama terhadap Belanda dan pihak-pihak yang membantu kembalinya kekuasaan kolonial.
Dalam kerangka pemikiran ulama saat itu, mempertahankan Republik Indonesia tidak hanya dipandang sebagai persoalan politik, tetapi juga mempunyai dimensi kewajiban keagamaan.
Inilah yang membuat Resolusi Jihad memiliki daya mobilisasi yang kuat di lingkungan pesantren dan masyarakat Muslim.
Mengapa Resolusi Jihad Lahir di Surabaya?
Surabaya pada Oktober 1945 merupakan salah satu pusat ketegangan revolusi.
Setelah Jepang menyerah, situasi politik dan keamanan berubah dengan cepat. Pasukan Sekutu datang ke Indonesia dengan tugas yang berkaitan dengan pelucutan tentara Jepang dan penanganan tawanan perang. Namun kedatangan mereka juga berlangsung bersama unsur NICA yang dikaitkan dengan usaha Belanda mengembalikan kekuasaan kolonial.
Bagi para pejuang Republik, keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan akan kembali dirampas.
Surabaya kemudian menjadi salah satu titik penting perlawanan rakyat.
Dalam kondisi seperti itulah para ulama merasa perlu memberikan arah yang jelas kepada umat. Resolusi Jihad bukan sekadar pernyataan keagamaan, tetapi juga menjadi seruan agar masyarakat menghadapi ancaman terhadap Republik secara bersama-sama.
Resolusi Jihad dan Pertempuran Surabaya 10 November 1945
Hubungan antara Resolusi Jihad dan Pertempuran Surabaya 10 November 1945 merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan Indonesia.
Setelah Resolusi Jihad, jaringan pesantren, ulama, santri, dan kelompok pejuang semakin terdorong untuk mempertahankan Republik.
Laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah menjadi bagian dari kekuatan yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peran mereka kemudian terlihat dalam berbagai pertempuran di Jawa, termasuk dalam rangkaian perlawanan di Surabaya.
Namun, penting untuk tidak menyederhanakan sejarah dengan mengatakan bahwa Resolusi Jihad sendirian menyebabkan Pertempuran 10 November.
Pertempuran Surabaya merupakan hasil dari rangkaian konflik yang melibatkan banyak kelompok, tokoh, pemuda, laskar, tentara, dan masyarakat. Resolusi Jihad menjadi salah satu faktor penting yang membantu menggerakkan dan memperkuat semangat perlawanan, khususnya di kalangan santri dan masyarakat Muslim.
Dengan kata lain, Resolusi Jihad merupakan salah satu mata rantai dalam rangkaian panjang menuju perlawanan besar di Surabaya.
Dari Resolusi Jihad hingga Hari Santri
Warisan sejarah Resolusi Jihad kemudian memperoleh pengakuan nasional dalam bentuk Hari Santri.
Pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Tanggal tersebut dipilih karena berkaitan dengan lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.
Karena itu, setiap tanggal 22 Oktober bukan sekadar menjadi peringatan bagi komunitas pesantren.
Hari Santri mengingatkan kembali bahwa para ulama dan santri pernah mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika Republik masih berada dalam kondisi sangat rentan.
Semangat yang dikenang bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tetapi juga keberanian mengambil tanggung jawab kebangsaan.
MIAI, Hasyim Asy’ari, dan Mata Rantai Sejarah Perjuangan
Jika ditarik lebih panjang, terdapat sebuah mata rantai sejarah yang menarik.
MIAI memperlihatkan usaha organisasi-organisasi Islam untuk membangun komunikasi dan persatuan pada masa kolonial. Setelah MIAI dibubarkan pada masa Jepang, muncul Masyumi dengan jaringan ulama yang lebih luas. Setelah Proklamasi, jaringan tersebut tidak berhenti, tetapi ikut merespons ancaman terhadap Republik.
Di tengah situasi itulah KH Hasyim Asy’ari memainkan peran penting melalui Fatwa Jihad 17 September 1945 dan kemudian keterlibatan dalam rangkaian lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober.
Resolusi tersebut kemudian menjadi salah satu sumber energi perjuangan santri dan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama ketika Surabaya berubah menjadi medan pertempuran besar.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya dibangun oleh tokoh politik dan militer. Pesantren, ulama, santri, organisasi Islam, dan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mempertahankan negara yang baru lahir.
Mengapa Sejarah Ini Penting Dipahami?
Sejarah MIAI, KH Hasyim Asy’ari, dan Resolusi Jihad memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia memiliki perjalanan yang panjang.
Cinta tanah air tidak muncul setelah kemerdekaan saja. Jauh sebelumnya, para tokoh Islam telah berusaha membangun persatuan menghadapi kolonialisme. Ketika kemerdekaan akhirnya diproklamasikan, perjuangan tersebut berlanjut dalam bentuk mempertahankan Republik.
Karena itu, Hari Santri 22 Oktober tidak dapat dilepaskan dari sejarah Resolusi Jihad, KH Hasyim Asy’ari, jaringan pesantren, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Dari MIAI hingga Resolusi Jihad, dari pesantren hingga medan Pertempuran Surabaya, terdapat satu benang merah: persatuan, perjuangan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang diwariskan, tetapi juga sesuatu yang harus dijaga dan diisi oleh setiap generasi.
